Negara Kenyang, Otak Disuruh Puasa Pemerintah akhirnya mengambil keputusan berani dan visioner: mengutamakan petugas SPPG menjadi PPPK, sementara guru-guru yang sudah puluhan tahun mengabdi dipersilakan melanjutkan pengabdian—dengan status tidak jelas, gaji seadanya, dan doa sebagai tunjangan utama. Logikanya sederhana dan sangat membumi: perut tidak bisa menunggu, otak bisa ditunda. Guru honorer telah bertahun-tahun mendidik generasi, mengajar di ruang kelas bocor, membeli spidol dari uang sendiri, dan tetap tersenyum meski gaji tak sebanding dengan ongkos hidup. Tapi semua itu kalah penting dibanding memastikan nasi tidak terlambat datang. Karena nasi bisa basi, sementara ilmu—menurut negara—bisa disimpan entah sampai kapan. Dalam paradigma baru ini, mencerdaskan kehidupan bangsa tampaknya sudah direvisi. Kini cukup mengenyangkan kehidupan bangsa. Soal cerdas, kritis, dan berakal sehat dianggap bonus opsional. Bahkan mungkin berbahaya, karena orang berakal cenderung bertanya dan...
Pariwisata Dompu: 1,8 Miliar Dompu punya rencana. Bagian dari Misi 4: "Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal". Salah satu lokomotifnya: Pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang memegang kemudi. Strateginya sudah dirumuskan. Ada promosi. Ada penataan destinasi. Ada pembangunan sarana-prasarana. Juga pemberdayaan masyarakat. Dan pengembangan event. Semua kata-kata standar dalam rencana pariwisata. Sekarang, mari kita lihat harganya. Berapa uang yang disiapkan Dompu di salah satu tahun (2027) untuk "menjual" tampangnya? Total Pagu Indikatif untuk Urusan Pariwisata: Rp 1.827.000.000,00. Satu koma delapan miliar rupiah. Tidak besar. Tidak juga kecil sekali. Uang ini dibagi menjadi tiga program utama. Program pertama, yang paling gemuk: "Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata". Anggarannya: Rp 1.015.000.000. Lebih dari separuh total kue. Tujuannya: "Meningkatnya kunjungan wisata". Indikatornya jelas: "Persentase Per...