Skip to main content

Negara Kenyang, Otak Disuruh Puasa

 Negara Kenyang, Otak Disuruh Puasa Pemerintah akhirnya mengambil keputusan berani dan visioner: mengutamakan petugas SPPG menjadi PPPK, sementara guru-guru yang sudah puluhan tahun mengabdi dipersilakan melanjutkan pengabdian—dengan status tidak jelas, gaji seadanya, dan doa sebagai tunjangan utama. Logikanya sederhana dan sangat membumi: perut tidak bisa menunggu, otak bisa ditunda. Guru honorer telah bertahun-tahun mendidik generasi, mengajar di ruang kelas bocor, membeli spidol dari uang sendiri, dan tetap tersenyum meski gaji tak sebanding dengan ongkos hidup. Tapi semua itu kalah penting dibanding memastikan nasi tidak terlambat datang. Karena nasi bisa basi, sementara ilmu—menurut negara—bisa disimpan entah sampai kapan. Dalam paradigma baru ini, mencerdaskan kehidupan bangsa tampaknya sudah direvisi. Kini cukup mengenyangkan kehidupan bangsa. Soal cerdas, kritis, dan berakal sehat dianggap bonus opsional. Bahkan mungkin berbahaya, karena orang berakal cenderung bertanya dan...

Negara Kenyang, Otak Disuruh Puasa

 Negara Kenyang, Otak Disuruh Puasa

Pemerintah akhirnya mengambil keputusan berani dan visioner: mengutamakan petugas SPPG menjadi PPPK, sementara guru-guru yang sudah puluhan tahun mengabdi dipersilakan melanjutkan pengabdian—dengan status tidak jelas, gaji seadanya, dan doa sebagai tunjangan utama.

Logikanya sederhana dan sangat membumi: perut tidak bisa menunggu, otak bisa ditunda.

Guru honorer telah bertahun-tahun mendidik generasi, mengajar di ruang kelas bocor, membeli spidol dari uang sendiri, dan tetap tersenyum meski gaji tak sebanding dengan ongkos hidup. Tapi semua itu kalah penting dibanding memastikan nasi tidak terlambat datang. Karena nasi bisa basi, sementara ilmu—menurut negara—bisa disimpan entah sampai kapan.

Dalam paradigma baru ini, mencerdaskan kehidupan bangsa tampaknya sudah direvisi. Kini cukup mengenyangkan kehidupan bangsa. Soal cerdas, kritis, dan berakal sehat dianggap bonus opsional. Bahkan mungkin berbahaya, karena orang berakal cenderung bertanya dan mengkritik.

Petugas SPPG tentu penting. Tapi ketika mereka diprioritaskan naik status negara, sementara guru senior tetap dipanggil “pahlawan tanpa tanda jasa”, muncul pertanyaan sederhana: apakah negara sedang membangun manusia, atau sekadar antrean makan?

Guru membentuk cara berpikir. Petugas makan mengatur jam makan. Yang satu menentukan masa depan bangsa, yang lain menentukan jadwal siang hari. Dan pemerintah tampaknya sudah memutuskan: yang penting hari ini kenyang, besok urusan nanti.

Ironisnya, guru diminta mencetak generasi unggul, berdaya saing global, dan berkarakter Pancasila. Tapi mereka sendiri diperlakukan seperti beban anggaran. Negara ingin hasil pendidikan kelas dunia, dengan kesejahteraan guru kelas darurat.

Mungkin ini strategi besar: rakyat kenyang akan lebih tenang, tidak banyak bertanya, dan mudah diarahkan. Sementara rakyat cerdas terlalu ribet—banyak berpikir, banyak kritik, dan sulit disuruh diam.

Jika suatu hari nanti negeri ini penuh orang yang kenyang tapi mudah dibohongi, rajin ikut upacara tapi malas berpikir, jangan salahkan guru. Salahkan negara yang lebih takut pada otak yang hidup daripada perut yang kosong.

Karena pada akhirnya, pemerintah sudah memilih: isi perut dibiayai negara, isi otak disuruh ikhlas.

Comments

Popular posts from this blog

Pariwisata Dompu: 1,8 Miliar!!

 Pariwisata Dompu: 1,8 Miliar Dompu punya rencana. Bagian dari Misi 4: "Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal". Salah satu lokomotifnya: Pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang memegang kemudi. Strateginya sudah dirumuskan. Ada promosi. Ada penataan destinasi. Ada pembangunan sarana-prasarana. Juga pemberdayaan masyarakat. Dan pengembangan event. Semua kata-kata standar dalam rencana pariwisata. Sekarang, mari kita lihat harganya. Berapa uang yang disiapkan Dompu di salah satu tahun (2027) untuk "menjual" tampangnya? Total Pagu Indikatif untuk Urusan Pariwisata: Rp 1.827.000.000,00. Satu koma delapan miliar rupiah. Tidak besar. Tidak juga kecil sekali. Uang ini dibagi menjadi tiga program utama. Program pertama, yang paling gemuk: "Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata". Anggarannya: Rp 1.015.000.000. Lebih dari separuh total kue. Tujuannya: "Meningkatnya kunjungan wisata". Indikatornya jelas: "Persentase Per...

Kertas Anggaran pendidikan, kepemudaan dan olahraga Dompu 2026

 Kertas Anggaran Pendidikan dan Olahraga 2026 Mari kita lihat angka. Selalu menarik melihat angka-angka dalam dokumen rencana. Kali ini kita bedah Rancangan Anggaran Dompu untuk tahun 2026. Fokusnya: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Di atas kertas, angkanya gemuk. Dinas ini mendapat jatah Rp 407 Miliar. Tepatnya Rp 407.067.841.174. Berapa itu dari total kue APBD? Total belanja daerah Dompu tahun 2026 diproyeksikan Rp 1.476.721.048.949. Kalau dihitung-hitung, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyedot 27,57 persen. Lebih dari seperempat kue APBD. Angka yang besar. Sangat besar. Kesan pertama: Dompu sangat memprioritaskan pendidikan. Sesuai mandat konstitusi. Tapi, mari kita lihat isi di dalam Rp 407 Miliar itu. Anggaran dinas ini dibagi dua urusan besar: Pendidikan, lalu Kepemudaan dan Olahraga. Urusan Pendidikan dapat porsi terbesar. Tapi di dalamnya, ada satu program yang menyedot hampir semuanya. Namanya: "Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah". Besarnya: Rp ...

Berutang Demi Air, Bertaruh pada Cahaya.!!

Berutang Demi Air, Bertaruh pada Cahaya.  Utang..!! Satu kata. Lima huruf. Bagi sebagian orang, ini aib. Bagi Bupati Dompu, ini jalan keluar. Dia memilih jalan ini. Menggadaikan masa depan --dalam hitungan tenor pendek-- demi air yang menetes.  Rencananya sederhana. Meminjam uang. Bukan ke rentenir. Tapi ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Alasannya klise tapi genting: PDAM sedang "Sakit". Lampu jalan mati. Bupati tidak sedang bermain dadu. Dia sedang bertaruh reputas. Ini langkah politik yang berisiko. Bunuh diri? Mungkin. Heroik? Bisa jadi. Tergantung airnya mengalir atau tidak. Mari bicara angka Rp70 Miliar. Itu angka tentatif yang diajukan. Tidak kecil untuk ukuran APBD Dompu yang harus dibagi-bagi. Skemanya pinjaman daerah. Krediturnya PT SMI --BUMN di bawah Kemenkeu yang memang "bank-nya" infrastruktur pemerintah. Realisasinya direncanakan tahun 2026. Kondisi objektifnya memang memprihatinkan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) punya rapor un...