Negara Kenyang, Otak Disuruh Puasa Pemerintah akhirnya mengambil keputusan berani dan visioner: mengutamakan petugas SPPG menjadi PPPK, sementara guru-guru yang sudah puluhan tahun mengabdi dipersilakan melanjutkan pengabdian—dengan status tidak jelas, gaji seadanya, dan doa sebagai tunjangan utama. Logikanya sederhana dan sangat membumi: perut tidak bisa menunggu, otak bisa ditunda. Guru honorer telah bertahun-tahun mendidik generasi, mengajar di ruang kelas bocor, membeli spidol dari uang sendiri, dan tetap tersenyum meski gaji tak sebanding dengan ongkos hidup. Tapi semua itu kalah penting dibanding memastikan nasi tidak terlambat datang. Karena nasi bisa basi, sementara ilmu—menurut negara—bisa disimpan entah sampai kapan. Dalam paradigma baru ini, mencerdaskan kehidupan bangsa tampaknya sudah direvisi. Kini cukup mengenyangkan kehidupan bangsa. Soal cerdas, kritis, dan berakal sehat dianggap bonus opsional. Bahkan mungkin berbahaya, karena orang berakal cenderung bertanya dan...
Berutang Demi Air, Bertaruh pada Cahaya.
Utang..!!
Satu kata. Lima huruf. Bagi sebagian orang, ini aib. Bagi Bupati Dompu, ini jalan keluar. Dia memilih jalan ini. Menggadaikan masa depan --dalam hitungan tenor pendek-- demi air yang menetes.
Rencananya sederhana. Meminjam uang. Bukan ke rentenir. Tapi ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Alasannya klise tapi genting: PDAM sedang "Sakit". Lampu jalan mati.
Bupati tidak sedang bermain dadu. Dia sedang bertaruh reputas. Ini langkah politik yang berisiko. Bunuh diri? Mungkin. Heroik? Bisa jadi. Tergantung airnya mengalir atau tidak. Mari bicara angka Rp70 Miliar.
Itu angka tentatif yang diajukan. Tidak kecil untuk ukuran APBD Dompu yang harus dibagi-bagi. Skemanya pinjaman daerah. Krediturnya PT SMI --BUMN di bawah Kemenkeu yang memang "bank-nya" infrastruktur pemerintah.
Realisasinya direncanakan tahun 2026. Kondisi objektifnya memang memprihatinkan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) punya rapor untuk PDAM. Ada tiga kelas: Sehat, Kurang Sehat, Sakit.
PDAM Dompu ada di kasta terendah. Sakit.! Indikatornya biasanya terkait rasio operasi yang boros, dan kondisi uang keluar lebih deras dari air yang masuk ke pelanggan. Bupati realistis. Dia tidak menargetkan "Sehat" dalam sekejap. Targetnya hanya naik satu strip: dari "Sakit" menjadi "Kurang Sehat".
Logikanya sederhana. Jika status naik jadi "Kurang Sehat", keran bantuan APBN dari Pusat bisa dibuka. Selama masih "Sakit", Pusat ogah melirik. Seperti dokter yang enggan mengoperasi pasien yang sudah koma tanpa harapan. Ini bukan barang baru.
Banyak daerah lain sudah "sekolah" ke PT SMI. Lihat tetangga sebelah. Lombok Tengah pernah menjajaki hal serupa untuk pasar dan jalan. Di Jawa, Kabupaten Gresik sukses membenahi PDAM Giri Tirta dengan skema investasi dan pinjaman yang terukur.
Di tempat lain yang berhasil, pinjaman digunakan untuk menambal kebocoran pipa (Non-Revenue Water). Di Indonesia, rata-rata kebocoran air PDAM mencapai 46 persen (Data Kementerian PUPR). Hampir separuh air terbuang percuma. Jika pipa ditambal, air sampai ke pelanggan. Meteran berputar. Rekening dibayar. Utang lunas. Siklusnya begitu. Sesederhana hukum fisika.
Tapi tunggu.
Ada yang menggelitik dari pernyataan Bupati. Targetnya: "Sakit" menjadi "Kurang Sehat". Ini ambisi yang aneh. Bayangkan Anda sakit parah. Lalu Anda berobat mahal-mahal, berutang puluhan miliar, hanya demi status "Kurang Sehat". Bukan sembuh total.
Ini pragmatisme tingkat dewa. Atau keputusasaan yang terukur? Bupati bilang dia yakin bisa. Katanya, "Hanya butuh keseriusan saja." Kalau hanya butuh keseriusan, kenapa harus menunggu utang Rp70 miliar? Apakah keseriusan itu harganya semahal itu?
Lalu soal lampu jalan. Alasannya: memperindah wajah Dompu dari Madaprama hingga perbatasan. Cantik itu perlu. Tapi di saat rakyat berteriak haus, gincu (lampu jalan) rasanya jadi prioritas nomor sekian.
Atau jangan-jangan, lampu ini bukan untuk penerangan jalan. Tapi penerangan panggung politik? Cahaya lampu jalan memang lebih "terlihat" mata pemilih daripada pipa air yang terkubur di dalam tanah.
Politik visibilitas. Klasik. Tapi, sudahlah. Rencana sudah disusun. Jika pinjaman ini gol, uangnya jangan cuma buat beli pipa. Atau tiang lampu. Masalah PDAM Dompu --dan PDAM sakit lainnya-- bukan cuma di infrastruktur fisik. Tapi di otak.
Manajemen benahi SDM-nya. BPKP sudah kasih rekomendasi. Kerjakan. Jangan cuma menunjuk konsultan lalu duduk manis. SPAM Kadindi yang mangkrak itu monumen kegagalan. Jangan diulang.
Pastikan setiap Rupiah dari SMI itu menambal kebocoran. Bukan kebocoran pipa saja. Tapi kebocoran anggaran. Pastikan billing system berjalan. Jangan sampai air mengalir, tapi penagihan macet karena "orang dalam".
Untuk lampu jalan, pastikan itu LED hemat energi. Gunakan smart system. Supaya Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang ditarik dari warga benar-benar surplus, bukan habis buat bayar listrik lampu yang nyala di siang bolong.
Kita hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. 2026 sebentar lagi. Tenor pinjaman disesuaikan dengan masa jabatan. Ini gentleman's agreement yang patut dihargai. Bupati tidak mau mewariskan bom waktu utang ke penerusnya.
Kita berharap air di Dompu tidak lagi ko’bu. Kita berharap jalanan Dompu terang benderang. Tapi, Utang adalah janji. Dan janji, bagi politisi, seringkali lebih licin dari air. Semoga kali ini berbeda.
Semoga air mengalir deras. Sederas niat membayarnya kembali.
Baba (Ompu)
Comments