Negara Kenyang, Otak Disuruh Puasa Pemerintah akhirnya mengambil keputusan berani dan visioner: mengutamakan petugas SPPG menjadi PPPK, sementara guru-guru yang sudah puluhan tahun mengabdi dipersilakan melanjutkan pengabdian—dengan status tidak jelas, gaji seadanya, dan doa sebagai tunjangan utama. Logikanya sederhana dan sangat membumi: perut tidak bisa menunggu, otak bisa ditunda. Guru honorer telah bertahun-tahun mendidik generasi, mengajar di ruang kelas bocor, membeli spidol dari uang sendiri, dan tetap tersenyum meski gaji tak sebanding dengan ongkos hidup. Tapi semua itu kalah penting dibanding memastikan nasi tidak terlambat datang. Karena nasi bisa basi, sementara ilmu—menurut negara—bisa disimpan entah sampai kapan. Dalam paradigma baru ini, mencerdaskan kehidupan bangsa tampaknya sudah direvisi. Kini cukup mengenyangkan kehidupan bangsa. Soal cerdas, kritis, dan berakal sehat dianggap bonus opsional. Bahkan mungkin berbahaya, karena orang berakal cenderung bertanya dan...
Kertas Anggaran Pendidikan dan Olahraga 2026
Mari kita lihat angka. Selalu menarik melihat angka-angka dalam dokumen rencana.
Kali ini kita bedah Rancangan Anggaran Dompu untuk tahun 2026.
Fokusnya: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
Di atas kertas, angkanya gemuk.
Dinas ini mendapat jatah Rp 407 Miliar. Tepatnya Rp 407.067.841.174.
Berapa itu dari total kue APBD?
Total belanja daerah Dompu tahun 2026 diproyeksikan Rp 1.476.721.048.949.
Kalau dihitung-hitung, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyedot 27,57 persen.
Lebih dari seperempat kue APBD.
Angka yang besar. Sangat besar.
Kesan pertama: Dompu sangat memprioritaskan pendidikan. Sesuai mandat konstitusi.
Tapi, mari kita lihat isi di dalam Rp 407 Miliar itu.
Anggaran dinas ini dibagi dua urusan besar: Pendidikan, lalu Kepemudaan dan Olahraga.
Urusan Pendidikan dapat porsi terbesar.
Tapi di dalamnya, ada satu program yang menyedot hampir semuanya.
Namanya: "Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah".
Besarnya: Rp 319.674.011.174.
Atau 78,53 persen dari total anggaran dinas.
Tujuh puluh delapan persen.
Hanya untuk "penunjang urusan".
Anda tahu apa artinya "penunjang urusan" dalam birokrasi.
Itu adalah mesinnya. Gaji. Operasional kantor. Listrik. Kertas.
Lalu, program yang benar-benar untuk pendidikan dapat berapa?
Ada "Program Pengelolaan Pendidikan". Ini dapat Rp 77.883.830.000.
Sekitar 19,13 persen.
Mungkin ini untuk Bantuan Operasional Sekolah. Mungkin untuk rehab gedung.
Sisanya?
Ini yang menarik. Mari kita lihat program-program yang terdengar penting untuk kualitas.
Program Pengembangan Kurikulum: Rp 60.000.000.
Enam puluh juta rupiah.
Itu hanya 0,01 persen.
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Rp 50.000.000.
Lima puluh juta rupiah.
Juga 0,01 persen.
Anggaran untuk mengembangkan semua guru di Dompu selama setahun: 50 juta.
Cukup untuk apa? Satu kali pelatihan?
Lalu ada Program Pengembangan Bahasa dan Sastra: Rp 100.000.000.
Sedikit lebih baik. Porsinya 0,02 persen.
Sekarang kita lihat urusan kedua: Kepemudaan dan Olahraga.
Totalnya dapat sekitar Rp 9 Miliar.
Tapi, lagi-lagi, ada yang timpang.
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan: Rp 8.700.000.000.
Porsinya 2,14 persen.
Ini angka yang lumayan. Mungkin untuk ikut PON. Mungkin untuk membangun fasilitas.
Lalu berapa untuk pemudanya?
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan: Rp 250.000.000.
Hanya 0,06 persen.
Jauh sekali bedanya dengan olahraga.
Ada juga Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan: Rp 200.000.000.
Porsinya 0,05 persen.
Jadi, begitulah potretnya.
Anggaran Rp 407 Miliar itu, yang terlihat 27,57 persen dari APBD, ternyata 78 persennya habis untuk "penunjang".
Anggaran untuk substansi—pengembangan guru dan kurikulum—hanya 0,01 persen.
Dan anggaran untuk "olahraga" 34 kali lipat lebih besar dari anggaran untuk "pemuda".
Angka-angka tidak pernah bohong.
Mereka hanya menceritakan prioritas.
Begitulah prioritas di atas kertas.
Comments