Skip to main content

Negara Kenyang, Otak Disuruh Puasa

 Negara Kenyang, Otak Disuruh Puasa Pemerintah akhirnya mengambil keputusan berani dan visioner: mengutamakan petugas SPPG menjadi PPPK, sementara guru-guru yang sudah puluhan tahun mengabdi dipersilakan melanjutkan pengabdian—dengan status tidak jelas, gaji seadanya, dan doa sebagai tunjangan utama. Logikanya sederhana dan sangat membumi: perut tidak bisa menunggu, otak bisa ditunda. Guru honorer telah bertahun-tahun mendidik generasi, mengajar di ruang kelas bocor, membeli spidol dari uang sendiri, dan tetap tersenyum meski gaji tak sebanding dengan ongkos hidup. Tapi semua itu kalah penting dibanding memastikan nasi tidak terlambat datang. Karena nasi bisa basi, sementara ilmu—menurut negara—bisa disimpan entah sampai kapan. Dalam paradigma baru ini, mencerdaskan kehidupan bangsa tampaknya sudah direvisi. Kini cukup mengenyangkan kehidupan bangsa. Soal cerdas, kritis, dan berakal sehat dianggap bonus opsional. Bahkan mungkin berbahaya, karena orang berakal cenderung bertanya dan...
Membangun Budaya Politik Cerdas, Itulah Peran Pemuda.
"Bachrizal Bakhtiar"

Pemuda merupakan wujud kekuatan potensial yang menyatu dalam tujuan negara yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa "Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia". Terlepas dari segi etimologi atau bukan memang harus kita yakini bahwa kecerdasan generasi bangsa menjadi tanggung jawab negara. Negara diharuskan terlibat penuh dalam pencerdasan kehidupan bangsa.

Peran pemuda sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Kesadaran akan pentingnya demokrasi sekarang ini sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari peran serta pemuda. Kualiatas pemuda ialah investasi utama bagi bangsa untuk memenuhi tuntutan politik dalam lingkungan globalisasi yang kian tak terelakan.

Pemilu untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang mendapat legitimasi luas dari masyarakat, dilaksanakan secara demokratis, adil, jujur langsung dan rahasia. Maka terwujudnya pemilu yang berkualitas sangat tergantung bagaimana tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara baik. Tahapan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, dalam hal ini pemuda sebagai aktor dalam membangun gerakan pemuda yang memiliki karakter kritis, independen, dan obyektif. impelmentasi dari hal ini diwujudkan dalam karakter gerakan nyata yang dibutuhkan tengah-tengah masyarakat saat ini.

Melihat kondisi perpolitikan nasional dewasa ini, perubahan atauran main pemilu menyebabkan kran demokrasi kita terbuka lebar berdampak pada cost politik kita semakin tinggi. Hal ini tentu menjadi kendala besar bagi calon legislatif maupun eksekutif, yang memiliki kualitas dan kapasitas baik harus kalah bersaing dengan calon legislatif maupun eksekutif yang memiliki modal tinggi.

Maka sudah sewajarnya pemuda menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari solusi atas permasalahan dan persoalan yang terjadi, sudah saatnya generasi muda Indonesia menjadi aktor pencerdasan politik bagi masyarakat. Sehingga politik tidak hanya berdampak negatif, namun lebih jauh dari itu, politik pada hakikatnya dapat menjadi sarana untuk mewujudkan berbagai harapan melalui partisipasi aktif seluruh rakyat dalam merealisasikan indonesia yang lebih baik.

Manifestasi semangat tersebut harus diawali oleh gerakan keteladanan yang dipelopori oleh pemuda dalam menyalurkan hak-hak politiknya. Dengan menjadi partisipan aktif dalam berbagai momentum politik diharapkan dapat menjadi stimulus awal membangun politik yang beradab di negeri ini. efektivitas gerakan keteladanan pemuda pun lebih jauh dapat dilakukan dengan turut serta membangun dan mengembangkan hak-hak politiknya termasuk bergabung dalam organisasi sosial maupun politik yang menjadi pilar utama demokrasi.

Melalui organisasi sosial dan politik pemuda dapat mewujudkan harapan perbaikan bangsa dengan memberikan solusi secara langsung serta bergerak terjun ke masyarakat menjadi aktor perubahan. Sarana ini sangat ampuh menjadi media upgrading pemuda dalam membangun kapasitas politiknya dengan tetap mampu memberikan manfaat kepada masyarakat.

Gerakan keteladanan lainnya dapat dilakukan dengan berbagai hal yang bermuara pada kepastian bahwa proses politik di negeri ini berjalan dengan baik dalam nuansa negara yang demokratis. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengawal transisi kepemimpinan baik daerah maupun nasional ke arah yang substantif yaitu terwujudnya pemilu maupun pemilukada yang bersih dan terhindar dari berbagai kecurangan seperti kampanye hitam" dan politik uang".

Pengawalan ini hendaknya pemuda juga menjadi garda terdepan dalam budaya politik santun, bermoral dan beretika dalam setiap proses demokrasi, sehingga terhindar dari praktik politik kotor yang menghalalkan segala cara dan menggunakan kekerasan atau intimidasi, dengan tidak terjebak dalam pragmatisme politik, menghormati hak dan kewajiban orang lain serta menghargai keberagaman di masyarakat dan melakukan gerakan sosial budaya melalui berbagai aktivitas kemasyarakatan sehingga menumbuhkan semangat produktivitas dan keberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu pemuda perlu menjadi solusi pada setiap zamannya dengan memberikan pencerdasan politik bagi masyarakat. Karena dengan proses politik yang cerdas akan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Dan pemimpin yang berkualitas akan mengantarkan masyarakat pada kemajuan dan keadilan. 

Comments

Popular posts from this blog

Pariwisata Dompu: 1,8 Miliar!!

 Pariwisata Dompu: 1,8 Miliar Dompu punya rencana. Bagian dari Misi 4: "Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal". Salah satu lokomotifnya: Pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang memegang kemudi. Strateginya sudah dirumuskan. Ada promosi. Ada penataan destinasi. Ada pembangunan sarana-prasarana. Juga pemberdayaan masyarakat. Dan pengembangan event. Semua kata-kata standar dalam rencana pariwisata. Sekarang, mari kita lihat harganya. Berapa uang yang disiapkan Dompu di salah satu tahun (2027) untuk "menjual" tampangnya? Total Pagu Indikatif untuk Urusan Pariwisata: Rp 1.827.000.000,00. Satu koma delapan miliar rupiah. Tidak besar. Tidak juga kecil sekali. Uang ini dibagi menjadi tiga program utama. Program pertama, yang paling gemuk: "Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata". Anggarannya: Rp 1.015.000.000. Lebih dari separuh total kue. Tujuannya: "Meningkatnya kunjungan wisata". Indikatornya jelas: "Persentase Per...

Kertas Anggaran pendidikan, kepemudaan dan olahraga Dompu 2026

 Kertas Anggaran Pendidikan dan Olahraga 2026 Mari kita lihat angka. Selalu menarik melihat angka-angka dalam dokumen rencana. Kali ini kita bedah Rancangan Anggaran Dompu untuk tahun 2026. Fokusnya: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Di atas kertas, angkanya gemuk. Dinas ini mendapat jatah Rp 407 Miliar. Tepatnya Rp 407.067.841.174. Berapa itu dari total kue APBD? Total belanja daerah Dompu tahun 2026 diproyeksikan Rp 1.476.721.048.949. Kalau dihitung-hitung, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyedot 27,57 persen. Lebih dari seperempat kue APBD. Angka yang besar. Sangat besar. Kesan pertama: Dompu sangat memprioritaskan pendidikan. Sesuai mandat konstitusi. Tapi, mari kita lihat isi di dalam Rp 407 Miliar itu. Anggaran dinas ini dibagi dua urusan besar: Pendidikan, lalu Kepemudaan dan Olahraga. Urusan Pendidikan dapat porsi terbesar. Tapi di dalamnya, ada satu program yang menyedot hampir semuanya. Namanya: "Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah". Besarnya: Rp ...

Berutang Demi Air, Bertaruh pada Cahaya.!!

Berutang Demi Air, Bertaruh pada Cahaya.  Utang..!! Satu kata. Lima huruf. Bagi sebagian orang, ini aib. Bagi Bupati Dompu, ini jalan keluar. Dia memilih jalan ini. Menggadaikan masa depan --dalam hitungan tenor pendek-- demi air yang menetes.  Rencananya sederhana. Meminjam uang. Bukan ke rentenir. Tapi ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Alasannya klise tapi genting: PDAM sedang "Sakit". Lampu jalan mati. Bupati tidak sedang bermain dadu. Dia sedang bertaruh reputas. Ini langkah politik yang berisiko. Bunuh diri? Mungkin. Heroik? Bisa jadi. Tergantung airnya mengalir atau tidak. Mari bicara angka Rp70 Miliar. Itu angka tentatif yang diajukan. Tidak kecil untuk ukuran APBD Dompu yang harus dibagi-bagi. Skemanya pinjaman daerah. Krediturnya PT SMI --BUMN di bawah Kemenkeu yang memang "bank-nya" infrastruktur pemerintah. Realisasinya direncanakan tahun 2026. Kondisi objektifnya memang memprihatinkan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) punya rapor un...