Negara Kenyang, Otak Disuruh Puasa Pemerintah akhirnya mengambil keputusan berani dan visioner: mengutamakan petugas SPPG menjadi PPPK, sementara guru-guru yang sudah puluhan tahun mengabdi dipersilakan melanjutkan pengabdian—dengan status tidak jelas, gaji seadanya, dan doa sebagai tunjangan utama. Logikanya sederhana dan sangat membumi: perut tidak bisa menunggu, otak bisa ditunda. Guru honorer telah bertahun-tahun mendidik generasi, mengajar di ruang kelas bocor, membeli spidol dari uang sendiri, dan tetap tersenyum meski gaji tak sebanding dengan ongkos hidup. Tapi semua itu kalah penting dibanding memastikan nasi tidak terlambat datang. Karena nasi bisa basi, sementara ilmu—menurut negara—bisa disimpan entah sampai kapan. Dalam paradigma baru ini, mencerdaskan kehidupan bangsa tampaknya sudah direvisi. Kini cukup mengenyangkan kehidupan bangsa. Soal cerdas, kritis, dan berakal sehat dianggap bonus opsional. Bahkan mungkin berbahaya, karena orang berakal cenderung bertanya dan...
Musim Politik, Terkadang "SETIAP KATA-KATA" Mengandung Sampah
"Bachrizal Bakhtiar"
Politik kita hampir tidak lagi dilihat sebagai taktik yang baik untuk memperoleh pemimpin yang berkualitas dalam pelukan demokrasi. Merakyat tetapi justru menggunakan taktik yang buruk untuk mencapai kekuasaan. Propaganda, kebohongan, iklan politik dengan penekanan berlebihan pada penampilan luar, manipulasi, pengerahan massa dan politik partisan. Inilah realitas politik yang santer terdengar di tengah arus pusaran politik saat ini. Hampir setiap dekade, perjalanan politik kita dinilai buruk karena tidak sesuai dengan keutamaan moral politik. Politik yang diisi dengan janji yang mengarah kepada kebohongan. Hal ini menjadi catatan penting untuk para aktor. Apa gunanya berteriak jika hanya untuk menyebarkan kebohongan?
Janji, Politik dan janji memang tidak dapat dipisahkan, mereka adalah sepasang “suami-istri” yang tak dapat dipisahkan. Boleh dikatakan, tidak ada politik tanpa janji. Pertanyaannya, janji yang mana? Pertanyan ini penting karena tidak semua janji membawa kemajuan (progresif) dalam demokrasi. Persoalannya bukan terletak pada ada atau tidaknya janji melainkan kualitas janji atau dikenal dengan sebutan politik praktis.
hanya kebohongan, Kebohongan berawal dari janji yang tidak tepat. Inilah janji yang tidak berkualitas. Para aktor yang memberikan janji kepada masyarakat ibarat “balon udara”, menarik perhatian banyak orang, indah, elok, dan suara angin yang membawa dia ke udara sangat enak didengar tetapi sifatnya sementara karena sebentar lagi dia akan pecah dan menghilang. Artinya para aktor memberikan janji kepada orang hanya untuk menenangkan syaraf, setelah itu ia pergi urus diri sendiri dan keluarganya. Lupa janji untuk kesejahteraan orang lainya sebagai rahim yang melahirkan dia. Janji dengan kebohongan terlihat kental.
Bagian dari janji itu tersembunyi dalam kampanye. Kampanye adalah sebentuk iklan yang menampilkan picture para aktor. Ekspresinya persuasif namun merugikan masyarakat, terjadi korban penipuan dan kaum intelektual pun terjerumus dalam retorika para aktor yang selalu saja menguburkan kebenaran. Panggung politik menjadi gudang pameran fisik, menampilkan kinerja dengan gaya gestikulasi yang penuh kebohongan, janji tidak pernah memenuhi kepastian.
Para aktor sebetulnya tengah merancang kebobrokan politik itu sendiri. Panggung politik tengah mengalami defisit moral. Pemimpin yang sudah terpilih pun masih ragu tentang kinerjanya karena masih ada “janji palsu”. Ingkar janji membuat orang kecewa terhadap demokrasi, tanpa janji menggiring orang dalam jurang otoritanisme. Janji adalah hakekat sebuah visi dalam berpolitik.
Dengan demikian janji sejalan dengan politik tetapi tidak untuk menyebarkan kebohongan. Harus realistis. Karena itu tawarannya ialah; pertama, implementasi. Janji adalah harapan dan cita-cita yang di idealkan para aktor tetapi haruslah diwujudnyatakan. Bukan idealis semata, yang patut dipertanyakan adalah pembuktiannya. Kedua, partisipasi warga. Seorang pemimpin tidak dapat berjalan sendiri tanpa masyarakat, bagaimana pun ia tetap kembali ke masyarakat untuk membagun bangsa dan negara secara bersama. Artinya, sebagai masyarakat tidak boleh apatis terhadap kepentingan bersama (bonum commune). Begitu pun pemerintah tidak boleh otoriter, Ketiga, ketepatan antara pembuat janji. Pembuat janji harus konsisten dengan waktu yang telah dijanjikan. Apa yang harus ia buat untuk kepentingan masyarakat. Janji yang demokratis itu mengahargai masyarakat atas nurani dan pikirannya.
Suara rakyat adalah suara Tuhan, suara Tuhan ini yang berada dalam hati nurani kita. Karena itu, kepentingan rakyat tidak boleh diabaikan ketika para pemberi harapan (janji) menjabat sebagai pemimpin. Janji politik dinilai sangat berbobot ketika menghindari kebohongan. Itu berarti tidak terlepas dari kualitas demokrasi yang pernah dibuat para politisi dalam janji-janjinya. Setia pada janji, dirinya akan dipercaya dan patut diapresiasi. Masyarakat dan pemimpin bahu-membahu. MARI BERJANJI TANPA ADA SAMPAH DI SETIAP KATA.

Comments