Skip to main content

Negara Kenyang, Otak Disuruh Puasa

 Negara Kenyang, Otak Disuruh Puasa Pemerintah akhirnya mengambil keputusan berani dan visioner: mengutamakan petugas SPPG menjadi PPPK, sementara guru-guru yang sudah puluhan tahun mengabdi dipersilakan melanjutkan pengabdian—dengan status tidak jelas, gaji seadanya, dan doa sebagai tunjangan utama. Logikanya sederhana dan sangat membumi: perut tidak bisa menunggu, otak bisa ditunda. Guru honorer telah bertahun-tahun mendidik generasi, mengajar di ruang kelas bocor, membeli spidol dari uang sendiri, dan tetap tersenyum meski gaji tak sebanding dengan ongkos hidup. Tapi semua itu kalah penting dibanding memastikan nasi tidak terlambat datang. Karena nasi bisa basi, sementara ilmu—menurut negara—bisa disimpan entah sampai kapan. Dalam paradigma baru ini, mencerdaskan kehidupan bangsa tampaknya sudah direvisi. Kini cukup mengenyangkan kehidupan bangsa. Soal cerdas, kritis, dan berakal sehat dianggap bonus opsional. Bahkan mungkin berbahaya, karena orang berakal cenderung bertanya dan...
Musim Politik, Terkadang "SETIAP KATA-KATA" Mengandung Sampah

"Bachrizal Bakhtiar"



Politik kita hampir tidak lagi dilihat sebagai taktik yang baik untuk memperoleh pemimpin yang berkualitas dalam pelukan demokrasi. Merakyat tetapi justru menggunakan taktik yang buruk untuk mencapai kekuasaan. Propaganda, kebohongan, iklan politik dengan penekanan berlebihan pada penampilan luar, manipulasi, pengerahan massa dan politik partisan. Inilah realitas politik yang santer terdengar di tengah arus pusaran politik saat ini.  Hampir setiap dekade, perjalanan politik kita dinilai buruk karena tidak sesuai dengan keutamaan moral politik. Politik yang diisi dengan janji yang mengarah kepada kebohongan. Hal ini menjadi catatan penting untuk para aktor. Apa gunanya berteriak jika hanya untuk menyebarkan kebohongan?
Janji, Politik dan janji memang tidak dapat dipisahkan, mereka adalah sepasang “suami-istri” yang tak dapat dipisahkan. Boleh dikatakan, tidak ada politik tanpa janji. Pertanyaannya, janji yang mana? Pertanyan ini penting karena tidak semua janji membawa kemajuan (progresif) dalam demokrasi. Persoalannya bukan terletak pada ada atau tidaknya janji melainkan kualitas janji atau dikenal dengan sebutan politik praktis. 
hanya kebohonganKebohongan berawal dari janji yang tidak tepat. Inilah janji yang tidak berkualitas. Para aktor yang memberikan janji kepada masyarakat ibarat “balon udara”, menarik perhatian banyak orang, indah, elok, dan suara angin yang membawa dia ke udara sangat enak didengar tetapi sifatnya sementara karena sebentar lagi dia akan pecah dan menghilang. Artinya para aktor memberikan janji kepada orang hanya untuk menenangkan syaraf, setelah itu ia pergi urus diri sendiri dan keluarganya. Lupa janji untuk kesejahteraan orang lainya sebagai rahim yang melahirkan dia. Janji dengan kebohongan terlihat kental.
Bagian dari janji itu tersembunyi dalam kampanye. Kampanye adalah sebentuk iklan yang menampilkan picture para aktor. Ekspresinya persuasif namun merugikan masyarakat, terjadi korban penipuan dan kaum intelektual pun terjerumus dalam retorika para aktor yang selalu saja menguburkan kebenaran. Panggung politik menjadi gudang pameran fisik, menampilkan kinerja dengan gaya gestikulasi yang penuh kebohongan, janji tidak pernah memenuhi kepastian.
Para aktor sebetulnya tengah merancang kebobrokan politik itu sendiri. Panggung politik tengah mengalami defisit moral. Pemimpin yang sudah terpilih pun masih ragu tentang kinerjanya karena masih ada “janji palsu”. Ingkar janji membuat orang kecewa terhadap demokrasi, tanpa janji menggiring orang dalam jurang otoritanisme. Janji adalah hakekat sebuah visi dalam berpolitik.
Dengan demikian janji sejalan dengan politik tetapi tidak untuk menyebarkan kebohongan. Harus realistis. Karena itu tawarannya ialah; pertama, implementasi. Janji adalah harapan dan cita-cita yang di idealkan para aktor tetapi haruslah diwujudnyatakan. Bukan idealis semata, yang patut dipertanyakan adalah pembuktiannya. Kedua, partisipasi warga. Seorang pemimpin tidak dapat berjalan sendiri tanpa masyarakat, bagaimana pun ia tetap kembali ke masyarakat untuk membagun bangsa dan negara secara bersama. Artinya, sebagai masyarakat tidak boleh apatis terhadap kepentingan bersama (bonum commune). Begitu pun pemerintah tidak boleh otoriter, Ketiga, ketepatan antara pembuat janji. Pembuat janji harus konsisten dengan waktu yang telah dijanjikan. Apa yang harus ia buat untuk kepentingan masyarakat. Janji yang demokratis itu mengahargai masyarakat atas nurani dan pikirannya.
Suara rakyat adalah suara Tuhan, suara Tuhan ini yang berada dalam hati nurani kita. Karena itu, kepentingan rakyat tidak boleh diabaikan ketika para pemberi harapan (janji) menjabat sebagai pemimpin. Janji politik dinilai sangat berbobot ketika menghindari kebohongan. Itu berarti tidak terlepas dari kualitas demokrasi yang pernah dibuat para politisi dalam janji-janjinya. Setia pada janji, dirinya akan dipercaya dan patut diapresiasi. Masyarakat dan pemimpin bahu-membahu. MARI BERJANJI TANPA ADA SAMPAH DI SETIAP KATA.

Comments

Popular posts from this blog

Pariwisata Dompu: 1,8 Miliar!!

 Pariwisata Dompu: 1,8 Miliar Dompu punya rencana. Bagian dari Misi 4: "Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal". Salah satu lokomotifnya: Pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang memegang kemudi. Strateginya sudah dirumuskan. Ada promosi. Ada penataan destinasi. Ada pembangunan sarana-prasarana. Juga pemberdayaan masyarakat. Dan pengembangan event. Semua kata-kata standar dalam rencana pariwisata. Sekarang, mari kita lihat harganya. Berapa uang yang disiapkan Dompu di salah satu tahun (2027) untuk "menjual" tampangnya? Total Pagu Indikatif untuk Urusan Pariwisata: Rp 1.827.000.000,00. Satu koma delapan miliar rupiah. Tidak besar. Tidak juga kecil sekali. Uang ini dibagi menjadi tiga program utama. Program pertama, yang paling gemuk: "Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata". Anggarannya: Rp 1.015.000.000. Lebih dari separuh total kue. Tujuannya: "Meningkatnya kunjungan wisata". Indikatornya jelas: "Persentase Per...

Kertas Anggaran pendidikan, kepemudaan dan olahraga Dompu 2026

 Kertas Anggaran Pendidikan dan Olahraga 2026 Mari kita lihat angka. Selalu menarik melihat angka-angka dalam dokumen rencana. Kali ini kita bedah Rancangan Anggaran Dompu untuk tahun 2026. Fokusnya: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Di atas kertas, angkanya gemuk. Dinas ini mendapat jatah Rp 407 Miliar. Tepatnya Rp 407.067.841.174. Berapa itu dari total kue APBD? Total belanja daerah Dompu tahun 2026 diproyeksikan Rp 1.476.721.048.949. Kalau dihitung-hitung, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyedot 27,57 persen. Lebih dari seperempat kue APBD. Angka yang besar. Sangat besar. Kesan pertama: Dompu sangat memprioritaskan pendidikan. Sesuai mandat konstitusi. Tapi, mari kita lihat isi di dalam Rp 407 Miliar itu. Anggaran dinas ini dibagi dua urusan besar: Pendidikan, lalu Kepemudaan dan Olahraga. Urusan Pendidikan dapat porsi terbesar. Tapi di dalamnya, ada satu program yang menyedot hampir semuanya. Namanya: "Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah". Besarnya: Rp ...

Berutang Demi Air, Bertaruh pada Cahaya.!!

Berutang Demi Air, Bertaruh pada Cahaya.  Utang..!! Satu kata. Lima huruf. Bagi sebagian orang, ini aib. Bagi Bupati Dompu, ini jalan keluar. Dia memilih jalan ini. Menggadaikan masa depan --dalam hitungan tenor pendek-- demi air yang menetes.  Rencananya sederhana. Meminjam uang. Bukan ke rentenir. Tapi ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Alasannya klise tapi genting: PDAM sedang "Sakit". Lampu jalan mati. Bupati tidak sedang bermain dadu. Dia sedang bertaruh reputas. Ini langkah politik yang berisiko. Bunuh diri? Mungkin. Heroik? Bisa jadi. Tergantung airnya mengalir atau tidak. Mari bicara angka Rp70 Miliar. Itu angka tentatif yang diajukan. Tidak kecil untuk ukuran APBD Dompu yang harus dibagi-bagi. Skemanya pinjaman daerah. Krediturnya PT SMI --BUMN di bawah Kemenkeu yang memang "bank-nya" infrastruktur pemerintah. Realisasinya direncanakan tahun 2026. Kondisi objektifnya memang memprihatinkan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) punya rapor un...